 |
| Ilustrasi BBM. (dok) |
Karawang, Rajawalinews - Menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabuapten Karawang.
Dari temuan Tersebut diperoleh selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp1.216.430.250,00 serta terdapat belanja BBM diluar kegiatan yang tercantum dalam APBD sebesar Rp410.000.000,00 mengakibatkan kerugian Daerah dan Negara sebesar Rp1.626.430.250,00.
Hal tersebut disebabkan, Kepala DLHK Kabupaten Karawang tidak optimal dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pembinaan atas pelaksanaan belanja BBM sesuai ketentuan, Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah tidak optimal dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan belanja BBM, PPTK tidak optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan belanja BBM, BPP Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah membayarkan deposit tidak sesuai dengan jumlah nilai yang diajukan dengan melakukan pemotongan atas uang yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran.
Berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya Bupati Karawang segera menindaklanjuti permasalahan tersebut agar terciptanya Sistem Pemerintahan yang bebas Korupsi. (RED)
0 Comments